Menu Click to open Menus
Home » Tomohon » Pemkot Tomohon Gelar Rakor Bantuan Hukum dan Ranham

Pemkot Tomohon Gelar Rakor Bantuan Hukum dan Ranham

(14 Views) October 11, 2017 10:32 am | Published by | No comment

Tomohon- Pemerintah Kota Tomohon melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tomohon melaksanakan kegiatan rapat koordinasi bantuan hukum dan rencana aksi nasional hak azasi manusia (Ranham) di Rumah Dinas Walikota Tomohon, Rabu (11/10)

Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak diwakili Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Pembangunan Albert J Tulus SH dalam sambutannya sekaligus membuka rangkaian kegiatan secara resmi mengatakan bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan resmi yakni dengan dikeluarkannya UU No 39 Tahun 1999 yang mengamanatkan pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi serta menegakkan dan memajukan HAM.

Lanjut Tulus, implementasinya tertuang pada pasal 72 bahwa kewajiban dan tanggung jawab pemerintah tersebut meliputi langkah-langkah implementasi secara efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertanahan, keamanan Negara dan bidang lainnya. Berdasarkan UU No 39 Tahun 1999 tersebut maka pemerintah menetapkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) yang dituangkan dalam PP No 75 Tahun 2015. Ranham merupakan dokumen yang memuat sasaran strategis dan focus kepada kegiatan prioritas Ranham Indonesia.

Dalam Pasal 92 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan bantuan hukum bagi ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berhadapan atau mengalami masalah hukum.

“Dalam pemberian bantuan dan perlindungan hukum kepada para pegawai ASN untuk melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan, termasuk tindakan melawan hukum seperti korupsi, akan tetapi harapan kita semua tidak ada ASN kita yang tersangkut kasus hukum atau kasus korupsi, karena adanya upaya kriminalisasi dari pihak-pihak tertentu,” ujar Tulus saat membacakan sambutan walikota.

Sebelumnya, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tomohon Denny M Mangundap SH dalam laporannya mengatakan bahwa maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengetahui tatacara dan prosedur-prosedur dalam penanganan permasalahan hukum atau sengketa kepegawaian yang melibatkan ASN dan tata cara pelaporan Ranham 2018, juga agar para ASN mengetahui hak dan kewajiban dalam pemberian bantuan hukum serta tercapainya Kota Tomohon sebagai Kota Peduli HAM.

Turut hadir, sebagai narasumber Kepala Biro Hukum Provinsi Sulawesi Utara Glady Kawatu SH dan Pengacara Jeane Maengkom MH serta jajaran Pemkot Tomohon.(pae)

Categorised in:

No comment for Pemkot Tomohon Gelar Rakor Bantuan Hukum dan Ranham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *