Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Paulus Ajukan Praperadilan Kapolda dan Kejati Sulut

Paulus Ajukan Praperadilan Kapolda dan Kejati Sulut

(383 Views) February 21, 2017 12:13 am | Published by | No comment

received_1541724992527363

MANADO-MA’Tersangka kasus dugaan korupsi proyek lampu jalan tenaga surya atau Sollar Cell, pada Dinas Tata Kota Pemkot Manado, Tahun Anggaran 2014, Paulus Iwo. Mengajukan permohonan Praperadilan, ke Pengadilan Negeri Manado, atas sah atau tidaknya penahanan terhadap dirinya, berdasarkan surat perintah penahanan No.SP.Han/5/2017/Dit Reskrimsus tanggal 26 Januari 2017.

Dalam isi surat permohonan Praperadilan yang dibacakan tim Penasehat Hukum, Penghiburan Balderas, Jackson Takasanakeng, Ezri Tumuwo, Ridwan Takasanakeng dan Hendra SW Hermawan. Paulus Iwo selaku pemohon mengajukan permohonan praperadilan terhadap Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku termohon I dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut, selaku termohon II.

“Tindakan termohon I, yang menetapkan pemohon sebagai tersangka dalam perkara a quo, tidak sah. Berdasarkan Pasal I angka 14 KUHP adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan, patutu diduga sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu seharusnya penetapan pemohon sebagai tersangka, didasarkan adanya bukti permulaan,” kata Balderas.

Bahwa benar ketika Irene Nety selaku General Manajes PT Triofa Perkasa (bawahan pemohon) melakukan perjanjian kerja sama dengan Aryanti Marola selaku Direktur CV Solusi Daya Mandiri, yakni pelaksana dan pemilik pekerjaan pengadaan lampu penerangan jalan solar cell pada Dinas Tata Kota Manado. Tentang pendiayaan proyek pengadaan lampu PJU Solar Cell Kota Manado TA 2014. namun bukan berarti PT Triofa Perkasa, perusahaan yang pemohon pimpin, langsung terju dilapangan ikut serta mengerjakan proyek lampu jalan. akan tetapi hanya sebatas memberikan talangan dana pembiayaan proyek tersebut.

“Berdasarkan alasan tersebut maka selaku pemohon memohon kepada ketua pengadilan negeri  menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan.  Menyatakan pemohon sebagai tersangka tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.  menyatakan termohon II, dalam melakukan penahanan lanjutan tidak sah. Memerintahkan kepada termohon II, untuk menerbitkan surat ketetapan perhentian penuntutan (SKP2) atas nama pemohon. memerintahkan kepada termohon I dan II, membukan pemblokoran rekening bank. Memerintahkan kepada termohon II untuk mengeluarkan pemohon dari Rutan,” jelas Balderas.

Nah, dengan diajukannya surat permohonan praperadilan oleh pemohon. Termohon I mengajukan Eksepsi, yang dibacakan  AKBP Glubert Ughude, Kompol Uren Bia dan Pembina TK I Junus Mamangkey. Dimanan permohonan pemohon terhadap termohon I adalah tidak tepat.

“Bahwa dengan masuknya perkara a quo sudah masuk pada tingkat penuntutan maka semua tugas dan kewenangan termohon I yang diberikan oleh Undang-Undang (KUHP) menyangkut tugas dan tanggungjawab sudah berada pada pihak Kejaksaan Tinggi. Dengan adanya pelimpahan atas nama terdakwa Paulus Iwo ke Pengadilan Negeri Manado maka permohonan praperadilan kasus tersebut gugur demi hukum,” singkat Bia.

Sementara itu jawab dari termohon II, dibacakan oleh Jaska Bobbuy Ruswin dan Tjetjep Saepul Hidayat. Penahanan terhadap pemohon Paulus Iwo adalah sah menurut hukum. Permohonan praperadilan yang diajukan pemohon adalah dalil yang tidak berdasar atas hukum.

“Dalam surat perintah penahanan yang dibuat dan ditanda tangani oleh termohon I, secara yuridis telah sesuai dengan maksud Pasal 21 ayat (2) KUHP. Termohon II, melakukan penahanan lanjutan telah sesuai dengan ketentuan, sebagai diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 20 Ayat (2) untuk kepentingan penuntutan.

Termohon II, tidak berwenang melimpahkan perkara pemohon ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, adalah dalil yang tidak berdasar dan beralasan karena dalil tersebut sudah menyangkut masalah pokok perkara sehingga tidak akan ditanggapi karena tidak termasuk kedalam objek praperadilan.  Dengan begitu kami menyatakan menolak permohonan praperadilan. menyatakan sah menurut hokum surat penahanan (tingkat penuntutan),” singkat Ruswin.   (EP)

Categorised in:

No comment for Paulus Ajukan Praperadilan Kapolda dan Kejati Sulut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *